Bangunan Illegal Tanpa Izin Dibibiarkan Bersemi Oleh Pihak Kecamatan Pulogadun

0
15
Foto; project bangunan yang diduga kuat melakukan pelanggaran surat izin.

JAKARTA, lsm-kpknusantara.org – Guru kencing berdiri, murid kencing berlari..! Bak pepatah perumpaan terjadinya permainan antara pihak cipta karya dan tata ruang di lapangan.

Sebagai fungsi yang dilegalkan peran sosial kontrol harusnya diapresiasi dengan bijak, dimana banyaknya warga yang kami giring untuk tertib izin, karena jelas ada retribusi negara, meski pembayaran arsitek gambar dan IPTB sangat ugal-ugalan yang memberatkan pemohon, kerap kali didengar oleh kami para sosial kontrol yang mendengar langsung dari masyarakat.

Seperti kemarin pada 1 Desember 2020, selasa siang pukul 13.00 WIB, seperti biasa buser patroli tim pencari fakta KPK Nusantara yang bersinergi dengan media lain juga personel dari GAAS (Gerakan Advokat dan Aktifis) terjun langsung meninjau menemui mengkonfirmasi mandor tukang dilokasi, karna kami tim kompeten yang anti kata orang atau copy paste karya orang lain, atau data dari orang lain.

Tim investigasi dengan tetap menjaga tata tertib protokol kesehatan yang selalu memakai masker melihat langsung adanya bangunan besar untuk kos-kosan berdiri megah ditengah sempit padatnya pemukiman, yang beralamat di Jl. Mugeni 11 no 38 RT.10/RW.04 kelurahan Pisangan Timur kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Ketika dikonfirmasi mandor tukang menunjukkan RT setempat yang sudah mengurus surat-surat izinnya. Lalu bertemu dengan RT yang menunjukan sudah adanya SP Surat Panggilan pertanggal 17/11/2020, yang ditanda tangani petugas staff cipta karya dan tata ruang (Y). Kemudian bak digiring seperti bola kami diberikan nomer utk menghubungi bu RT berinisial (Nur L).

Ketika berjumpa untuk minta kejelasan sampai dimana progress izinnya, yang regulasinya kami faham betul, jelas mutlak harus ada sertifikat. Lalu duet bu RT sepakat untuk mengurus izinnya, juga membenarkan adanya SEGEL yang sudah disembunyikan.

“Sertifikatnya belum jadi pak, bisa keluar 3 bulan lagi, saya yang mengurusnya dan mau ke kecamatan menemui staff citata (Y) ia sedang WFH,” kata bu RT.

Kemudian Tim investigasi mengarahkan untuk pengurusan izinnya. Tiba-tiba memberi kabar bahwa sudah diproses ke walikota bu RT mengkabarkan dari via chat whatsapp, para tim sudah tahu jelas arahnya kemana, karna sebagai pegiat aktif kami faham betul cara menggiring opini pihak kecamatan, artinya sudah berkoordinasi, tanpa harus mengurus izinnya. Padahal tidak ada sertifikat, yang sebagai syarat mutlak perizinan di DKI.

“Dikarnakan juga sudah banyak titik daerah pisangan pulogadung juga yang jelas-jelas tidak mengantongi izin yang kami konfirmasi tapi enjoy berjalan, setiap kali dikonfirmasi mereka sudah mengatakan sudah diurus oleh pihak PTSP kecamatan dan cipta karya tata ruang yang menyebutkan kasie citata (ES),” ungkap sekretaris jendral KPK Nusantara (YH) dengan lugas karna sesuai data di catatannya.

Ketika tim mendatangi kecamatan Pulogadung kasie citata (ES) selalu tidak ada. Karna banyak data-data NON IZIN yang sudah tercatat di buku data. Sesuai fakta dan narasumber.

Sampai berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak terkait. (Ran)

Tinggalkan Balasan