LSM KPK Nusantara DPC Indramayu, Perintahkan Anggotanya Kawal Anggaran Desa Banprov Jabar

0
152

INDRAMAYU, Bertempat di kantor sekretariat Lsm KPK Nusantara yang terletak di BTN Griya Persada, mengadakan acara khusus dengan beberapa anggotanya membahas tentang anggaran Banprov Tahun 2021 untuk desa di kabupaten Indramayu. pada Sabtu (16/10/21) Pukul 15:00 WIB.

Dalam arahannya, Agus selaku ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu memaparkan untuk mengawal ketat anggaran Banprov tahun 2021 dengan nominal Rp 130 juta disalurkan secara merata setiap desa.

Sambil menunjukkan data Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan desa yang dikeluarkan Tahun 2021, terdapat prioritas utama penggunaan yang Rentan dengan dugaan Tipikor.

Dalam penjelasaan beberapa contoh aitem
Penggunaan/Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut;
* Pembelian pulsa kuota internet “sapa warga, diberikan untuk RW dan Operator Desa yang aktif menggunakan aplikasi sapa warga berkisar Rp 600 rb rupiah dan satu buah Smartphone.

  • Dalam kajian Rentan dugaan Tipikor apabila dalam 1 (satu) desa, terdapat sisa
    anggaran Bankeu Provinsi T.A 2020 untuk
    pembelian pulsa kuota internet.

  • Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun.

*Tambahan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tahun

Selain itu, lanjut Agus. Operasional Posyandu dengan alokasi anggaran per Posyandu sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per tahun atau dengan contoh perincian sebagai berikut.

Sisa anggaran dari total pagu yang telah digunakan untuk kegiatan sampai dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, setelah diambil 15% untuk pembiayaan administrasi, termasuk upah kerja, ATK, fotocopy, penjilidan, dan pelaporan.

Sampai dalam petunjuk teknisnya, Agus menegaskan, bahwa ada beberapa item yang rentan terjadi Dugaan tindak pidana korupsi. Seperti halnya, untuk bantuan Kouta internet ini yang sifatnya tidak terlihat.

Tambahan arahannya dikawatirkan anggaran banprov tahun 2021 tidak terealisasi kepada penerima manfaat. Selanjutnya untuk pembangunan bilboardini, nantinya setiap desa dalam petunjuk teknisnya harus ada. Apabila, tidak ada maka dari fungsi sosial kontrol LSM kpk Nusantara kab Indramayu wajib mengumpulkan data-data kemudian, melaporkan ke Aparat Penegak Hukum.

Pesan singkat sebelum menutup pertemuannya agus berpesan kepada anggota Untuk meminta konfirmasi ke kades di wilayah kabupaten Indramayu terkait kegunaan anggran banprov Tahun 2021.

Dengan nada canda, “Simple saja, untuk pembangunan bilboard kan jelas ada petunjuk teknisnya. Maka, itu sudah menjadi prioritas utama dalam bantuan keuangan desa di tahun ini.” Tegas Agus lagi sambil menutup pembicaraannya bilamana nanti ada kabar pencairan pihaknya akan mengirim surat Audensi resmi kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.

  • Imbauan dalam investigasi wajib dengan Etika yang baik berpedoman pada undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan selalu Tetap menjaga Marwah lembaga sebagai landasan pesan dari Subhan Adi Handoko SH.MH., selaku ketum DPP lsm KPK Nusantara Jatim. (Agus)

Tinggalkan Balasan