Dimutori LSM KPK, Sejumlah LSM Indramayu Akan Gelar Aksi Demo

0
351
Agus Seha, ketua DPC. LSM KPK Indramayu, Jawa Barat.

INDRAMAYU, Anggaran belanja APBD Pemkab Indramayu dari tahun 2021 sampai Tahun 2022, telah terjadi banyak paket proyek yang mangkrak di beberapa SKPD.

Pasalnya, proyek yang mangkrak tersebut, diantaranya paket yang mangkrak Dinas PUPR , Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan informasi dari penelusuran awak media Radar-X.net, hasil temuan laporan BPK-RI Anggaran Tahun 2021 pada kelebihan bayar di beberapa SKPD di kabupaten Indramayu bukan saja ratusan juta rupiah, bahkan mencapai sampai kelebihan bayar puluhan Milyar Rupiah.

Dalam kepemimpinan Bupati Indramayu Nina Agustina SH.MH.,Cra., banyak perubahan di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari beberapa sektor. Diantaranya, Ketidakharmonisan dengan wakil Bupatinya Luki hakim, Jabatan yang di PLT “8” Formula Jabatan Pimpinan Tinggi yang sudah tahap Open Bidding. Namun hanya “3” Formula yang di Lantik dan Panen proyek mangkrak dari tahun 2021 Tidak menutup kemungkinan di Anggaran Tahun 2022 akan terjadi hal yang sama terjadi banyak proyek putus kontrak.

Menyambangi sekretariat penggiat anti korupsi DPC LSM KPK(Komunitas Pemantau Korupsi) DPC. Indramayu, yang akrab disapa Agus Seha selaku pimpinannya di kabupaten Indramayu, saat diminta wawancara terkait beberapa persoalan di kabupaten Indramayu mengatakan, dari sejak pergantian kepemimpinan Bupati Indramayu Oleh Ibu Nina Agustina SH.MH.Cra, berharap kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah otonomi tingkat kabupaten.

“Perkembangan awal cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kebijakan, pembangunan, serta tingkat penerimaan aspirasi masyarakat yang cukup baik respon cepat. Dari situ yang membuat saya kagum dan ngefans dengan beliau.” Ucap Agus

“Sayangnya, saat diketahui banyak kemangkraan di proyek infrastruktur yang mayoritasnya bendera CV dari luar daerah Indramayu. Menurut laporan beberapa anggota Investigasinya dan laporan dari beberapa informasi dari masyarakat bahkan ada proyek yang sudah ditenderkan hingga kini belum dilaksanakan, seperti jalan karangsinom gabus, Proyek gedung pasar yang mangkrak kabupaten Indramayu,” jelas Agus.

Disisi lain kata Agus, “dalam persoalan yang berkaitan dengan barjas ada ketidakadilan untuk masyarakat pribumi, Ia mencontohkan terkait kasus “4” Orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kejaksaan Negri Indramayu, dimana dari ke-empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka salah satunya adalah penyedia jasa yang berinisial “E” dalam pengadaan Mamin rumah Tahizh santri se-kabupaten Indramayu,” kata Agus

Lebih jauh ketua DPC. LSM KPK Indramayu menyampaikan, dirinya sudah pernah mendatangi pihak Kejaksaan Negeri Indramayu, saat ditemui jaksa berinisial IV , Agus menanyakan, dari hasil temuan BPK RI ada 20 Paket Mamin, apakah penyedia jasanya hanya satu orang saja yang berinisial “E” Lalu jaksa berinisial “IV” Menjawab pada persoalan itu harus menanyakan langsung ke pihak pidsus saja.

Kemudian Jaksa Berinisial “IV” Mengatakan, $memang pihak kejaksaan ketika menangani Tipikor dari hasil temuan BPK RI saja? Kan tidak mesti mas,” Jawab tegas “IV” Sambil berpamit dari kursinya sambil berkata silahkan nanti tanyakan pada bagian pidsus saja.

Dirasa tidak ada jawaban kepastian dari pihak kejaksaan Negri Indramayu, Agus Seha selaku Ketua DPC LSM KPK yang menggabungkan mengatasnamakan “GERWALI” (Gerakan Wartawan & LSM Indramayu), dalam waktu dekat akan merencanakan aksi demo turun ke jalan dengan menggandeng beberapa koalisi penggiat anti korupsi diantaranya LSM Korek, LSM LIPPAN m, LSM Forum Masyarakat Peduli, LSM FBI dan beberapa Rekan wartawan kabupaten Indramayu.

(Tim/Red)

Tinggalkan Balasan