JEMBER, Masyarakat Desa Sumberjambe, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember. Terutamanya dusun Gundang, Dusun Semek dan Dusun Krajan, kini diresahkan dengan gangguan Pabrik PT. Bunga Mekar Industri di bidang “Polywood”.

Perlu diketahui Polywood tersebut memproduksi limbah kayu (serbuk).

Pabrik tersebut awalnya memang diterima oleh masyarakat sekitar dan saat ini sudah berjalan +_4 tahun di Desa Sumberjambe tepatnya di Dusun Gundang Desa Sumberjambe. Namun akhir-akhir ini masyarakat sekitar sudah mulai resah akibat gangguan dari Pabrik tersebut.

Hasil pantauan dan konfirmasi di lapangan, gangguannya berupa getaran mesin, asap yang berlebihan dan bau yang menyengat.

Disampaikan oleh sala satu masyarakat terdekat Pabrik, Moh. salam (36) perwakilan Dusun Gundang, “Pabrik ini sangat mengganggu, saya dan keluarga sampek gak bisa tidur. Gangguannya yang paling parah Getaran dan Bau mas.” Ungkapnya, saat dikonfirmasi oleh media ini.

“Saya juga mendapatkan pengaduan dari salah satu pekerja pabrik bahwa gajinya tidak sesuai dengan Upah Minim Kabupaten (UMK), dan juga pekerja dari pabrik banyak orang luarnya.” Tambahnya, Rabu (23/11/2022).

Di tempat terpisah, Sumarto(37), warga Dusun Semek, menyampaikan hal senada dengan Moch. Salam, pada intinya gangguan pabrik sangat meresahkan warga sekitar.

“Pabrik untuk tidak beroperasi sementara waktu sebelum ada jaminan ketenangan di Masyarakat. Artinya ada alat atau apalah yang bisa mencegah getaran dan polusi asap (Bau).” Harap Sumarto, saat ditemui dirumahnya, Kamis(24/11/2022), Pukul 10.00 WIB.

Sementara itu perwakilan Dusun Krajan AW(inisial-red) narasumber yang tidak mau disebutkan namanya dan berhasil kami rekam pembicaraannya, “pabrik sangat mengganggu dan masyarakat dari tiga(3) dusun sudah mengadukan ini kepada Bapak Subhan Adi Handoko, SH.,MH., selaku ketua umum dari LSM KPK, LBH-PEDULI HUKUM DAN HAM dan Advokat yang sudah dikenal namanya di seluruh wilayah. Katanya Pak Subhan surat permohonan Audensi sudah dikirim ke Kecamatan.” Ungkap AW.

“Jika aspirasi masyarakat tidak di hiraukan oleh Kecamatan maka masyarakat akan kompak untuk mendesak Kecamatan/Kabupaten dan Kepolisian untuk melakukan penutupan terhadap Pabrik itu, jika tidak percaya bisa dibuktikan saja mas. Komando masyarakat ada di Pak Subhan yang ditokohkan oleh masyarakat tiga(3) dusun di Sumberjambe.” Imbuhnya.

AKSI KETUM LSM KPK TERHADAP PABRIK

Ketua Umum (Ketum) LSM KPK, Subhan Adi Handoko, SH.,MH., “Saya dipercaya masyarakat untuk mewakili pengaduan masyarakat akibat polusi dan gangguan pabrik PT.BUNGA MEKAR INDUSTRI yang berada di Dusun Gundang, Desa/Kec.Sumberjambe, Kab. Jember. Saya sudah berkirim surat kepada Kecamatan yang kapasitasnya sebagai penegakan Peraturan Daerah (Perda). Surat saya tentang permohonan audensi dengan Pabrik yang disaksikan oleh Muspika Kec. Sumberjambe.” Ungkapnya, Kamis (24/11/2022).

Ket: Asap yang berasal dari Pabrik yang menimbukan BAU menyengat terhadap warga sekitar. Sumber Video: Video amatir warga dekat pabrik

Lebih jauh ketum LSM KPK memaparkan tentang Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana dalam Undang-Undang ini diatur tentang hak-hak masyarakat dan kewajiban Pelaku usaha terhadap rakyat. Jika payung hukumnya sudah jelas, kenapa harus melanggar. Jika sudah atas nama masyarakat dan merugikannya, sumpah, meskipun langit akan runtuh akan aku tegakkan keadilan se adil-adilnya.

“Sudah sangat jelas bahwa setiap pelaku usaha wajib memperdulikan gangguan yang timbul dari usahanya, sehingga usaha tersebut tidak merampas kemerdekaan warga sekitar. Ini menyangkut persoalan hak asasi masyarakat, yang mana masyarakat berhak untuk hidup tenang bebas dan bersih dari polusi. Masyarakat sebenarnya sederhana sekali permintaannya, pabrik untuk lebih meningkatkan dan mencegah gangguan agar supaya tidak mengganggu warga sekitar. Silahkan berusaha, kami tidak melarang kok. Namun perhatikan hak-hak masyarakat sekitar.” Urainya.

Sementara itu, Kanit Intel Polsek Sumberjambe, yang akrap disapa Pak Anis juga membenarkan adanya surat dari LSM KPK yang mana Polsek sebagai tembusan.

“Kalau pendapat saya sebagai Polisi yang mana Polisi itu sebagai pilar penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dalam menyikapi persoalan. Jika memang ada pelanggaran pidananya ya nanti pihak kepolisian juga bisa memprosesnya. Surat LSM KPK itu adalah surat yang mewakili masyarakat banyak, tentunya yang merasa resah dan terganggu dengan aktifitas pabrik itu.” Tandasnya.

“Harapan saya masyarakat tetap kondusif, percayakan sama yang berwenang saja. Jangan ada gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan tindak pidana.” Tutunya.

(Viktor)

Tinggalkan Balasan