LOMBOK, KPK – Dinamika penegakan hukum dan korelasi nyata antara lembaga penegakan hukum dan masyarakat, mulai menuai kontroversi karena dianggap lembaga penegakan hukum tidak konsen dalam upaya-upaya penegakan supremasi hukum dan keadilan. LSM-KPK Nusantara(Komunitas Pemantau Korupsi), selaku sosial control yang notabene bergerak dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Diegas B Pradhana, ketua DPD Nusa Tenggara Barat(NTB) menjelaskan, “LSM-KPK Nusantara DPD NTB, akan konsisten untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, kami akan selalu istiqomah untuk mengkontrol segala bentuk keuangan yang sifatnya dari APBN/APBD agar supaya uang rakyat bisa aman dan tidak digondol maling berdasi.” Jelasnya dikantor Kab. Lombok Barat.
“Kami akan selalu bersinergi dengan rekan rekan instansi aparatur penegak hukum, untuk sama-sama mengawasi dan memberantas korupsi, karena korupsi adalah salah satu penyakit yang bisa merusak perekonomian Negara,” tambahnya, yang juga selaku ketua DPD NTB LBH Peduli Hukum dan Ham.
Hal senada disampaikan oleh, Bahrul Mujahid, Sekretaris LSM-KPK NTB, “LSM ini, memang masih baru berada di NTB mas. Tapi kami yakin, kami bisa bekerja sesuai dengan aturan main lembaga kami, dan akan menjadi ancaman bagi para golongan ‘Kerah Putih’,” katanya.
“Segala bentuk penyelewengan baik menyangkut keuangan Negara ataupun
pelayanan publik yang tidak pro rakyat, maka akan berhadapan dengan
kami, yaitu LSM-KPK Nusantara.” Tandas pria berbadan tegap ini, dengan
tegas dan lantang.
Diungkapkannya, “kami bergerak tanpa tendensi apapun, indepensi kita bisa diuji nanti. Tidak akan pandang bulu pergerakan kami, siapa saja yang coba-coba merampok uang rakyat, siap-siap kami giring ke jeruji besi,” tutup sekretaris KPK Nusantara ini, Senin(04/07/2016), Via sambungan telephone sambil mengaku masih mudik kekota kediamanya.(herman)
