DKI JAKARTA, K P K - Ketua
DPD DKI Jakarta LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK Nusantara),
Fauziyah Maharani, SH., seorang perempuan yang getol untuk melakukan
pemantauan dan pencegahan Korupsi di wilayah kerjanya. Baginya, saat
ini penyakit Korupsi yang telah membudaya di berbagai pihak wajib di
awasi bersama. Apalagi peran serta Lembaga Kemasyarakatan sudah diatur
dalam Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah(PP), untuk ikut andil dalam
partisipasi pemberantasan tindak pidana Korupsi.
Ironisnya, pada Jum'at(11/11/2016), di kantor Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang disinyalir mengabaikan IMB dalam mendirikan bangunan, saat hedak dikonfirmasi oleh beberapa LSM dan Media, Pihak Kecamatan Cakung langsung main bentak dan mengusir para pekerja sosial tersebut. Hebatnya lagi, pihak Kecamatan Cakung memasang jasa Preman yang berkedok LSM untuk mengahalang halangi tugas para kontrol sosial itu, bahkan sampai mengancam untuk mau memenggal lehernya.
Seperti yang dijelaskan oleh, Maharany, ketua DPD LSM KPK Nusantara, DPD. DKI Jakarta, "beberapa awak media pada hari itu sengaja mendatangi Kantor Kec. Cakung untuk mengetahui kejelasan tentang bangunan yang ada di Wilayahnya tanpa IMB, bahkan sudah digaris merah oleh Dinas Penataan Kota Kecamatan Cakung, namun pihak terkait masih saja melanjutkan pembangunnya," tandasnya, dikantornya Jl. Batu Merah II/29 RT 006/002, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jaksel.
Diungkapkannya, "dengan kejadian tersebut saya menduga ada permainan dibalik semua ini, sehingga pihak Kecamatan tidak mau dikonfirmasi dan memakai jasa Preman untuk intimidasi para media saat melakukan investigasi, bukankah ini Negara hukum yang harus patuh sama aturan main di Negara ini, bukan main kasar dan menyatakan Wartawan adalah tukang peras pejabat," ungkapnya.
"Saya tidak menerimakan prilaku oknum PNS yang sok kebal hukum itu, atas peristiwa itu, saya selaku aktifis anti korupsi akan lakukan langkah hukum dan melaporkan segala bentuk prilakunya kepada rekan-rekan wartawan," tandasnya.
Ditambahkannya, "saya berharap kepada pihak-pihak terkait untuk lebih efisien dalam mengawasi segala bentuk perijinan yang ada, karena kami kwatir ada Pungli berjemaah yang dilakukan oleh oknum-oknum PNS untuk meraut keuntungan bagi pribadi maupun korporasinya, dan saya juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menindak tegas Camat yang sudah dengan sengaja menghina profesi kami dan menghalang-halangi saat media mau melakukan konfirmasi," katanya
Ironisnya, pada Jum'at(11/11/2016), di kantor Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang disinyalir mengabaikan IMB dalam mendirikan bangunan, saat hedak dikonfirmasi oleh beberapa LSM dan Media, Pihak Kecamatan Cakung langsung main bentak dan mengusir para pekerja sosial tersebut. Hebatnya lagi, pihak Kecamatan Cakung memasang jasa Preman yang berkedok LSM untuk mengahalang halangi tugas para kontrol sosial itu, bahkan sampai mengancam untuk mau memenggal lehernya.
Seperti yang dijelaskan oleh, Maharany, ketua DPD LSM KPK Nusantara, DPD. DKI Jakarta, "beberapa awak media pada hari itu sengaja mendatangi Kantor Kec. Cakung untuk mengetahui kejelasan tentang bangunan yang ada di Wilayahnya tanpa IMB, bahkan sudah digaris merah oleh Dinas Penataan Kota Kecamatan Cakung, namun pihak terkait masih saja melanjutkan pembangunnya," tandasnya, dikantornya Jl. Batu Merah II/29 RT 006/002, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jaksel.
Diungkapkannya, "dengan kejadian tersebut saya menduga ada permainan dibalik semua ini, sehingga pihak Kecamatan tidak mau dikonfirmasi dan memakai jasa Preman untuk intimidasi para media saat melakukan investigasi, bukankah ini Negara hukum yang harus patuh sama aturan main di Negara ini, bukan main kasar dan menyatakan Wartawan adalah tukang peras pejabat," ungkapnya.
"Saya tidak menerimakan prilaku oknum PNS yang sok kebal hukum itu, atas peristiwa itu, saya selaku aktifis anti korupsi akan lakukan langkah hukum dan melaporkan segala bentuk prilakunya kepada rekan-rekan wartawan," tandasnya.
Ditambahkannya, "saya berharap kepada pihak-pihak terkait untuk lebih efisien dalam mengawasi segala bentuk perijinan yang ada, karena kami kwatir ada Pungli berjemaah yang dilakukan oleh oknum-oknum PNS untuk meraut keuntungan bagi pribadi maupun korporasinya, dan saya juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menindak tegas Camat yang sudah dengan sengaja menghina profesi kami dan menghalang-halangi saat media mau melakukan konfirmasi," katanya
"Saya
sudah dimintai keterangan sebagai saksi di Polsek Cakung,
Rabu(16/11/2016), saya akan kawal kasus ini sampai tuntas." Pungkasnya.
(tim)
Lanjurkan Ehh.. Kakak
BalasHapusPosting Komentar